ISLaMS, Yogyakarta – Fenomena kawin pesanan di Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi pokok bahasan dalam Talkshow Radio Sonora FM Jogja yang digelar pada Kamis (28/8). Program yang merupakan kerjasama antara Radio Sonora dengan Mitra Wacana ini menghadirkan Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga peneliti sekaligus Direktur Riset dan Publikasi ISLaMS, sebagai pemateri utama.

Dalam pemaparannya, Dr. Lindra menegaskan bahwa praktik kawin pesanan tidak bisa dilihat secara hitam-putih. “Fenomena ini kerap dikaitkan dengan tradisi dan adat, tetapi dalam praktiknya seringkali ada motif ekonomi yang kuat. Ketika faktor ekonomi lebih dominan, potensi eksploitasi dan indikasi perdagangan orang menjadi sulit dihindari,” jelasnya.

Menurutnya, kawin pesanan sudah lama berlangsung di wilayah Singkawang, dan keberlangsungannya dipengaruhi oleh kemiskinan serta minimnya akses pendidikan. “Banyak keluarga menganggap kawin pesanan sebagai solusi finansial. Namun, hal ini justru membuka ruang kerentanan bagi perempuan dan anak, baik secara sosial maupun hukum,” tambah Dr. Lindra.

Talkshow yang berlangsung selama satu jam itu juga menyoroti batas tipis antara tradisi dengan praktik perdagangan orang. “Jika tradisi dijalankan tanpa memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, maka ia akan berubah menjadi bentuk eksploitasi yang dilegalkan oleh budaya. Inilah yang perlu kita kritisi bersama,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Lindra mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan. “Negara harus hadir melalui regulasi yang melindungi, sementara masyarakat sipil perlu diberdayakan dengan edukasi yang kritis. Kita tidak bisa hanya menilai ini sebagai urusan adat semata, karena menyangkut masa depan perempuan dan anak-anak,” tegasnya.

Melalui talkshow ini, Mitra Wacana Yogyakarta bersama ISLaMS berharap diskusi semacam ini dapat membuka kesadaran publik mengenai praktik-praktik sosial yang berpotensi merugikan generasi muda, sekaligus mendorong adanya solusi yang berkeadilan. (GRS)